Berita Terbaru :

Senin, 12 Desember 2016

Infak Bukan Pungli

Abri Maijon
(Mantan Kepala SMP IT Darul Hikmah)

Beredarnya informasi yang menyebutkan 58 jenis pungli di institusi pendidikan membuat masyarakat bingung dan resah. Pasalnya dari daftar jenis praktik pungli yang sering terjadi di lingkungan pendidikan terdapat beberapa yang kontraversi, seperti infak, sumbangan, iyuran orang tua siswa terhadap sekolah. Selain itu, terdapat juga kategori pungli seperti uang pendaftaran masuk, uang OSIS, uang SPP/komite dan lainnya.
Walaupun Satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk pemerintah membantah data itu, tapi tidak ada penjelasan lebih lanjut kepada masyarakat.  Kontan saja Kementerian agama melalui kasubdit Pengawasan Lembaga Zakat, menolak pengkategorian infak sebagai salah satu bentuk pengutan liar. (Republika, 29 November 2016).
Klarifikasi tentang jenis pungli dari pihak terkait sangat dibutuhkan supaya tidak menjadi isu yang liar di tengah masyarakat. Jika infak termasuk praktik pungli, maka keberadaanya tentu saja tidak sejalan dengan perintah dalam agama Islam sebagai anjuran, dan nilai ibadahnya berlipat ganda.
Pungutan Liar (Pungli) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah meminta sesuatu (uang dan sebagainya) kepada seseorang (lembaga, perusahaan, dan sebagainya) tanpa menurut peraturan yang lazim. Situs Wikipedia menulis Pungli akrab terjadi pada truk di jembatan timbang, pungli di pelabuhan, dan sejenisnya.
Senada dengan KBBI sesuatu dikatakan pungli jika terdapat unsur paksaan terhadap orang/pihak lain. Jika dilakukan dengan sukarela, dan ikhlas setalah ada kesepakatan yang diambil di forum rapat/musyawarah serta disetujui bersama seperti yang sering terjadi di lembaga sekolah apakah masih dikatakan pungli?  
Jika partisipasi masyarakat terhadap sekolah dibatasi, bahkan kategori infak adalah pungli, maka juga bertentangan dengan peraturan yang ada.
Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 BAB IV memuat bahwasannya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Masyarakat juga dapat terlibat dalam memberikan bantuan dana, pembuatan gedung, area pendidikan, teknis edukatif seperti proses belajar mengajar, menyediakan diri menjadi tenaga pengajar, mendiskusikan pelaksanaan kurikulum, membicarakan kemajuan belajar dan lain-lain.
            Sesuai amanat undang-undang, tidak mungkin menutup pintu partisipasi orang tua siswa dan masyarakat terhadap sekolah yang juga turut memikirkan dan memberikan dukungan material maupun moril dalam penyelenggaraan tercapainya tujuan pendidikan secara maksimal. Justru dukungan dan keterlibatan masyarakat secara positif dalam pendidikan harus diapresiasi.
            Partisipasi masyarakat memiliki andil dalam pendidikan di sekolah, untuk mengembangkan berbagai potensi secara optimal sesuai dengan harapan peserta didik. Partisipasi merupakan prasyarat penting bagi peningkatan mutu. 
Disadari sepenuhnya bahwa berdasar studi pada sekolah-sekolah negeri ditemukan suatu fakta bahwa masih tingginya peranan keluarga dalam pembiayaan pendidikan. Bahkan jika dihitung dan dibandingkan dengan subsidi pemerintah, biaya pendidikan dari orang tua lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan subsidi pemerintah (Supriadi, 2010). 
Tidak sedikit sekolah non pemerintah/swasta di tanah air yang sebagaian pembaiayaannya berasal dari orang tua. Sekiranya sumbangan dikategorilkan sebagai pungutan liar tentu saja lembaga pendidikan yang dikolola mandiri masyarakat sedikit banyak akan terkena imbasnya. Jika demikian pilihan berikutnya adalah pemerintah siap menanggung pendanaan semua atau berbagai kebutuhan sekolah.
Pemerintah memang sudah menyediakan Bantuan Operasinal Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan sebagainya namun sesuai dengan fungsinya penggunaan anggaran berbagai subsidi dimaksud sangat terbatas sesuai alokasinya.
Kita tentu tidak menolak tim Saber Pungli yang telah dikukuhkan melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Khusus bagi lembaga pendidikan, keberadaan Saber Pungli menjadi tantangan dalam rangka menjaga proesionalitas lembaga sekolah sebagai institusi pendidikan mengelola kebijakan anggaran. Sekaligus menjaga akuntabilitas dan pertanggungjawaban yang tidak cacat hukum. 
 

© Copyright WEBSITE RESMI SMP IT DARUL HIKMAH PASAMAN BARAT 2010 -2011 | Design by | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.