Berita Terbaru :

Senin, 05 September 2016

LGBT (Lagi)



Suci Ramadhani, SS. 

(Guru di SMP IT Darul Hikmah-Pasaman Barat)

Beberapa waktu yang lalu pemberitaan  LGBT sempat menyita perhatian, dan menjadi pembahasan berhari-hari media massa tanah air. Semua pihak bicara dan mengulasnya pro dan kontra. Semua memberikan pandangannya. Orang awam, aktivis sosial, pakar dan pejabat mengulasnya dari sudut pandang yang berbeda.
Andai saja menteri agama tidak memilih hadir di acara ‘beraroma LGBT’ baru-baru ini, mungkin kita sudah mulai lupa dengan potensi bahaya gerakaan yang mengancam masa depan generasi kita.
Memang kelompok pelaku LGBT akan terus berusaha eksis dan tak akan ada matinya selagi mendapat tempat dan merasa dilindungi oleh mereka yang berkepentingan pragmatis. Pendukung maupun pelaku LGBT di Indonesia tidak seperti di Brunai Darusslam yang dihukum berat. Pemerintah Kerajaan Brunei Darussalam, resmi menerapkan hukum rajam bagi kelompok homoseksual, pezina dan pelaku kejahatan seksual lainnya. Apakah karena sanksi yang belum tegas, mereka semakin eksis dan berkembang di Indonesia.
Sebagai pendidik sekaligus seorang ibu, keberadaan kelompok LGBT tentu sangat  mencemaskan. Tanpa kehadiran mereka, tugas mendidik dan membesarkan anak saja sudah sangat menguras energi lahir batin. Ditambah lagi harus memberikan proteksi maksimal dari bahaya epidemi sosial LGBT.
 Bukan tanpa sebab kecemasan itu muncul. Berita terhangat yang baru saja terjadi di kawasan puncak Bogor misalnya. Sudah sangat terang benderang, betapa rentannya anak-anak menjadi korban pencabulan dan penyimpangan seksual. Anak yang belum memiliki akal dan pikiran sehat dan belum mampu memilah baik buruk terkena dampaknya. Hanya diiming-diimingi uang Rp. 100.000 rela menerima perlakuan menyimpang apapun dari si pembayar. Canggihnya lagi perdaganagan anak-anak ini sudah seperti prostitusi on line. Foto anak-anak calon korban dipajang sekaligus lengkap dengan tarifnya dimuat di media online.
Sungguh hal ini manjadi sangat memilukan dan menyayat hati. Bagaimana nasib bangsa kita kelak jika generasi penerusnya sudah hancur secara moral.  Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa korban predator jenis ini kelak saat dewasa akan membalas dan melakukan hal yang sama akibat traumatis secara psikologi.
Kegiatan kaum gay di kawasan Puncak, Bogor tersebut seharusnya mengusik kesadaran kita bahwa bukti pencabulan  dan penyimpangan seksual ini adalah ancaman yang serius.
Ditengah semakin berkembangnya fenomena Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender tentu semua pihak harus bahu membahu menyelamatkan masa depan anak bangsa. Memang belum ada data resmi tentang berapa jumlah penyandang LGBT di Indonesia. Akan tetapi, Data Direktorat Administrasi dan Kependudukan (Depdagri, 2005) diperkirakan ada 400 ribu Transgender (waria).  Yayasan Srikandi Sejati merilis data yang lebih fantastic, yakni mencapai 6 juta waria pada tahun 2008. Sementara itu PBB  memperkirakan ada sekitar 3 juta pengidap homoseks di Indonesai pada tahun 2011.
Jika data yang paling benar adalah estimasi terendah yakni 400 ribu orang LGBT, dan ada 10 persen saja dari mereka yang menyalurkan hasrat seksualnya secara paksa, maka dapat dibayangkan akan muncul ribuan bahkan puluhan ribu kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak maupun orang dewasa. Selain itu, penyakit yang muncul akibat penyimpangan seksual juga akan mewabah, seperti sepilis, hingga HIV.
Jangan sampai diamnya kita menjadi awal terciptanya proses pembiasaan dan adaptasi atas keberadaan LGBT.  Kita seolah-olah menjadi masyarakat yang permisif. Seperti legowo saja atas datangnya sumber petaka terhadap anak negeri.
Sungguh kita tidak boleh diam. Peduli dengan terus bersuara lantang menentang keberadaan kelompok ini adalah salah satu cara yang bisa dilakukan. Untuk menunjukkan bahwa sampai kapanpun kita tak akan menerima perilaku menyimpang mereka. Jangan biarkan mereka merasa telah memiliki taring yang cukup tajam untuk merobek-robek masa depan mutiara-mutiara penerus bangsa.
Negara mestinya tidak boleh terkesan melegalkan prilaku-prilaku yang melanggar nilai-nilai dan standar moral yang diyakini masyarakat. Tanpa standar moral dan menjaga nilai-nilai, bukan tidak mungkin bangsa ini akan kehilangan mata rantai generasi akibat hancurnya moral masyarakat. Selayaknya pemerintah lebih melindungi kepentingan mayoritas dan menyelamatkan masa depan bangsa.

Dimuat di harian Singgalang, Senin 5 September 2016


 

© Copyright WEBSITE RESMI SMP IT DARUL HIKMAH PASAMAN BARAT 2010 -2011 | Design by | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.