Berita Terbaru :

Kamis, 07 Januari 2016

Menolak Lupa!



 Abri Maijon
Kepala SMP IT Darul Hikmah
  
‘Bencana’ kabut asap memang telah berlalu. Berbulan-bulan asap menyelimuti pulau Sumatera dan Kalimantan, bahkan hingga ke negara tetangga. Kitapun bahkan hampir lupa tanggal berapa asap pekat itu hilang dari pandangan. Yang pasti, kini tak terdengar lagi keluh dan kesah sebagaimana kabut asap datang menyiksa kita beberapa waktu lalu. Pegiat media sosial juga sudah tidak lagi menulis status dan komentarnya tentang asap.
Begitu juga korban yang terpapar akibat asap, dan sempat dirawat di rumah sakit juga tidak lagi terdengar kabarnya. Semoga mereka sudah sehat dan pulih. Pemberitaan media massa juga sepi, tak ada bahasan tentang  asap saat melanda hampir seluruh sudut negeri ini. 
Kitapun sudah dalam kondisi nyaman, segar, langit sudah terlihat terang dan cerah saban hari. Kegiatan sekolah sudah normal, tidak ada lagi siswa yang diliburkan akibat asap yang berbahaya. Rasa syukur patut kita sampaikan pada yang maha kuasa telah mendengar isak tangis dan doa penuh harap. Allah telah melenyapkan asap dan memadamkan kobaran api melalui hujannya yang penuh rahmat.
Pemerintah juga tampak lega. Ribut-ribut soal penetapan status bencana nasional akibat kabut asap yang meluas dan berdampak masif akhirnya berlalu tanpa status. Pansus asap di DPR juga tak jelas nasibnya.
Mengutip Kompas.com, 16 Oktober 2015 lalu, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan ketika asap tebal mengepung pulau Sumatera dan Kalimantan, menyampaikan pandangannya mewakili pemerintah, bencana kabut asap tidak akan ditetapkan menjadi bencana nasional. Menurutnya jika musibah itu ditetapkan sebagai bencana nasional, maka para pelaku pembakaran memiliki legitimasi untuk terlepas dari jerat hukum. Pelaku akan merasa pemerintah telah memaafkan apa yang mereka lakukan. Luhut lugas, tampil tenang menyampaikan logika. Ia berhasil meredam dan menghilangkan kegelisahan warga yang ‘keracunan’ asap beberapa saat lalu.
Bulan demi bulan pasca kebakaran, hingga kini kita belum mendengar satupun dari pelaku pembakaran lahan dan hutan yang sudah diadili, dan telah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya. Wacana memasukkan nama perusahaan pelaku pembakaran kedaftar black list sepertinya juga tenggelam ditelan masa. Termasuk pencabutan izin perusahaan atau mengganti seluruh kerusakan dan kerugian.
Polri baru-baru ini melansir 286 kasus kebakaran hutan dan lahan di pulau Sumatera dan kalimantan dan sebanyak 266 nama perorangan maupun korporasi sedang diusut sebagai pelaku. Tujuh perusahaan dengan penanaman modal asing (PMA) menjadi tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan. Satu perusahaan berbasis di Tiongkok, satu di Australia, dan lima di Malaysia.
Publik menunggu bukti ucapan Menko Luhut. Langkah berani dan transparansi pemerintah mengusut keterlibatan pelaku pembakaran hutan amat dinanti. Negara harus tegas, tidak pandang bulu dalam penegakan hukum, sekalipun perusahaan itu adalah para pemilik modal. Pemerintah dan penegak hukum diminta serius mengusut kasus demi kasus perusakan hutan.
Masyarakat diharapkan tidak melupakan begitu saja kasus kebakaran hutan yang secara nyata telah mengakibatkan rusaknya ekosistem dan keseimbangan lingkungan. Inilah kebiasaan kita yang kurang baik, marah saat bencana terjadi, tapi kita juga cepat lupa saat kejadian itu mulai berlalu. Bencana serupa datang kitapun kembali ribut.
Sebab, jika para pelaku pembakaran hutan tidak ditindak, dapat dipastikan mereka atau pelaku lain semakin leluasa memanfaatkan lahan yang sudah disapu bersih sijago merah digunakan untuk berbagai kepentingan. Termasuk hari ini. Akses dan pemberitaan hutan dan lahan yang telah gundul itu sangat minim.
Oleh karenanya masyarakat tidak boleh melupakan dan memaafkan begitu saja para pelaku yang sudah merusak dan membakar jutaan hektare hutan Indonesia. Data Bank Dunia menyebutkan Indonesia mengalami kurugian kebakaran hutan lebih dari US$15 Milyar, atau setara dua kali lipat kerugian akibat tsunami Aceh tahun 2004. Kerusakan yang ditimbulkan diantaranya sektor pertanian; gagal panen, perdagangan, industri, maupun pariwisata.
Kita ingin supremasi hukum benar benar tegak, adil dan profesional. Sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku. Dan tidak ada satu jengkalpun dari sudut negeri ini yang boleh dijarah oleh tangan-tangan makar, apalagi asing!


Dimuat di Koran Harian Singgalang, 17 Desember 2015
 

© Copyright WEBSITE RESMI SMP IT DARUL HIKMAH PASAMAN BARAT 2010 -2011 | Design by | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.