Berita Terbaru :

Rabu, 25 Maret 2015

Buku Pelajaran Minim Pengawasan?



|Oleh: Abri Maijon|
         
       Seorang teman di jejaring sosial menandai dan mengundang saya untuk turut mengomentari gambar dari sebuah halaman buku yang isinya dianggap rancu. Ulasan tentang sholat berjamaah dan posisi seorang beridentitas banci yang diperbolehkan menjadi imam sholat. Terakhir diketahui pembahasan dimaksud berasal dari buku yang dipakai sebagai bahan pelajaran di kelas II Madrasah Ibtidaiyah (MI).
            Karena menjadi rujukan dan pelajaran, menurut saya yang kurang dari buku itu adalah penjelasan utuh serta jawaban yang tidak didukung dalil yang kuat. Materi itu benar-benar kering secara makna. Padahal sudah sangat tegas larangan dan celaan di dalam gama islam bagi yang menyerupai lawan jenis. Namun, menurut hadits, jika hal itu merupakan asal penciptaannya maka ia diperintahkan untuk memaksa dirinya agar meninggalkan hal tersebut secara berangsur-angsur. (HR. Bukhari).
Buku tersebut berpotensi menyesatkan pelajar, karena ia berhubungan erat dengan pendidikan karakter perserta didik. Pendidikan karakter merupakan sistem penanaman nilai-nilai (karakter) kepada warga sekolah. Tentu saja nilai karakter itu berkaitan dengan kebenaran, kepatutan, kejujuran dan seterusnya. Buku kontraversi mengundang tanya dan nalar peserta didik bahwa ‘profesi’ seorang banci dibolehkan bahkan dibenarkan.   
Persoalan serupa belakangan terus bermunculan seiring banyaknya ditemukan kasus buku-buku pelajaran sekolah yang memuat konten yang keberadaannya justru bertolak belakang dari hakikat pendidikan dan pembelajaran. Diantaranya memuat materi pornografi baik melalui gambar maupun tulisan. Mengandung unsur pembodohan, pelecehan, serta hara.
Kejadian yang menghebohkan publik beberapa waktu lalu tentang ‘istri simpanan’ yang dimuat pada buku pelajaran kelas II SD. Begitu juga buku Penjaskes Kelas XI SMA/SMK yang berisi tips pacaran sehat, atau buku ‘Saatnya Belajar Pacaran’ yang ditulis Toge Aprilianto jelas meresahkan kita, keberadaannya sekaligus bertentangan dengan etika dan kepatutan.
Kemendikbud  juga melakukan keteledoran dengan ditemukannya bahasa yang tidak pantas  termuat di buku referensi pelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013, kelas 7 SMP.  Dalam buku itu misalnya, termuat kata-kata seperti ‘Bangsat! Kurang Ajar! Bajingan! Sambar Gledek lu!’ Bahasa kasar itu muncul di cerpen halaman 220-225, buku terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dikeluhkan banyak orang tua. 
Serta kasus terbaru ditemukan Buku Kurikulum 2013 kelas XI SMA Mapel Pendidikan Agama Islam (PAI). Bukuterbitan Kemendikbud pada halaman 170 terdapat tulisan dari tokoh Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab yang menurutnya boleh membunuh orang yang menyembah selain Tuhan.
Mengutip Sekjen Komisi Nasional (Komnas) Pendidikan Indonesia, Andreas Tambah, kelalaian dalam pemuatan materi buku mata pelajaran siswa sangat sering terjadi. Ia menyebut, sekitar 80 persen buku pelajaran yang telah beredar memang harus dievaluasi karena pengawasan dan proses editing yang lemah.
Kita harus meminta pertanggungjawaban pihak terkait terutama kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang minimnya pengawasan dan pengendalian.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku, memang tidak menyebut secara jelas sanksi bagi para pelanggar. Juga tidak secara tegas pula disebutkan hukuman apa yang bisa dijatuhkan pada penerbit dengan buku tidak layak. Dalam pasal yang mengatur tentang sanksi di Peraturan Menteri hanya disebutkan penerbit, distributor, dan/atau pengecer yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Bahkan yang memprihatinkan sanksi maksimal yang bisa dilakukan hanya sekedar mem-blacklist penulis, editor, dan penerbit. Tak lebih dari itu.
Oleh karenanya lemahnya peraturan tentang buku membuat pihak penerbit atau penulis buku sulit dipidanakan. Selain itu kita juga patut bertanya kenapa buku-buku kontraversi itu bisa lolos? Bukankah sudah berlabel terbitan Kemendikbud?   
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harus mencabut dan merevisi Permendiknas Nomor 2 tahun 2008. Permen tersebut seolah membuka peluang bagi kemendikbud untuk lepas dari tanggung jawabnya mengenai sanksi tegas penulis dan penerbit yang melakukan pelanggaran.

 

© Copyright WEBSITE RESMI SMP IT DARUL HIKMAH PASAMAN BARAT 2010 -2011 | Design by | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.