Berita Terbaru :

Senin, 02 Februari 2015

Merespon Ragam Wacana Mendikbud

|Oleh Abri Maijon|



Kita menyambut baik berbagai terobosan sektor pendidikan yang disuguhkan Mendikbud  Anies Baswedan ke publik akhir-kahir ini. Sikap kita terhadap berbagai ide perubahan itu tentu saja terbuka, dan menerima dengan lapang dada. Apa lagi berbagai konsep yang pernah ada sebelumnya terdapat kekurangan dan butuh penyempurnaan, memperbaikinya tentu sebuah kewajiban. Tak ada maksud anti pati maupun alergi setiap perubahan, sekali lagi kita butuh perubahan dan tak ingin larut dalam kondisi yang statis serta jumud.
Hanya saja sepertinya Mendikbud Anies Baswedan perlu diingatkan. Dan mesti banyak pihak yang memberikan masukan agar berbagai wacana yang dikemukakan lebih tepat guna, dan tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.
Dunia pendidikan kita sampai saat ini memang masih menjadi wilayah padat wacana. Lebih tegasnya, terlalu banyak wacana. Kadang baru tataran ide, dan belum matang namun wacananya sudah dilempar dan menjadi konsumsi publik. Akhirnya pihak kementerianpun kelabakan mengklarifikasinya.
Dampak itu dirasakan terutama bagi pihak yang berperan sebagai pelaku pendidikan. Belum lama ini sekolah digelontor dengan kurikulum baru 2013, genap satu semester berjalan, Anies mengganti serta mengembalikan ke kurikulum KTSP. Pemerintah beralasan, K-13 belum matang dilaksanakan. Namun kurikulum anyar itu rencananya akan kembali diberlakukan pihak kemendikbud tahun ajaran 2019/2020 mendatang.
Polemik berikutnya muncul terkait keinginan pihak kemendikbud mengatur doa belajar. Menurut Anies seperti yang dikutip Republika, 1 Desember 2014, pihaknya sedang menyusun tatib doa belajar. Mantan Rektor Universitas Paramadina itu mengungkapkan, doa belajar yang ada sekarang dinilai memaksakan agama tertentu, sehingga perlu ditertibkan. Sekolah pemerintah dalam berdoa harus menujukkan sikap yang sesuai dengat amanat ketuhanan yang maha esa.
Setelah mendapat reaksi keras dari publik Anies kemudian mengklarifikasi ucapannya, soal doa belajar bukan urusan kementeriannya, namun akan diatur oleh pihak kementerian agama (Republika, 8/12).
Satu masalah belum terselesaikan, muncul isu lain lagi. Kali ini soal pengganti buku pelajaran menjadi komputer tablet. Program pembelajaran berbasis internet itu akan menggandeng PT Telekom sebagai penyedia layanan dan jaringan. Program ini rencananya akan diprioritaskan untuk sekolah di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T) terlebih dulu. Seperti beberapa wilayah di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara. Kemndikbud beralasan wilayah tersebut selama ini sulit terjangkau pengiriman logistik buku-buku pelajaran.
Namun begitu berbagai kalangan meminta pemerintah mempertimbangkan dampak negatif penggunaan tablet sebagai media pembelajaran. Dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan. Situs-situs yang tidak ada kaitannya dengan pembelarajaran juga akan sangat mudah diakses anak-anak. Sisi lain anak jadi makin malas, jika sudah berhadapan dengan berbagai media jejaring sosial dan game online.
Mampukah guru termasuk orang tua melakukan pengawasan  setiap saat? Jika pemerintah berfikir untuk penghematan anggaran untuk belanja buku, seberapa yakinkah tablet itu akan mampu bertahan terhadap kerusakan yang dioperasikan oleh anak-anak? Hal lain, timbul  kerancuan saat mata pelajaran TIK dihapuskan, namun media pembelajaran berbasis teknologi diterapkan.
Wacana berikutnya soal UN,  untuk mendongkrak kemampuan pembuat soal UN, kemedikbud berencana mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri (Republika, 7 Januari 2015). Seiring dengan itu Anies juga berencana ujian UN dilaksanakan dengan sistim komputer, dan soal UN tidak menggunakan pilihan ganda (check point).
Semoga para pejabat kita tidak sedang sibuk dengan wacana dan uji coba kebijakan.  Kita berharap mereka tetap fokus terhadap perbaikan kualitas pendidikan bangsa yang kian tertinggal.
 

© Copyright WEBSITE RESMI SMP IT DARUL HIKMAH PASAMAN BARAT 2010 -2011 | Design by | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.