Berita Terbaru :

Rabu, 21 Januari 2015

'Darurat' Buku KTSP

|Oleh Abri Maijon|



Kesiapan sekolah kembali ke kurikulum satuan tingkat pendidikan (KTSP) betul-betul sedang diuji. Sekolah non sasaran kurikulum 2013 (K-13) dibuat kelabakan menghadapi sejumlah persoalan di lapangan seperti pengadaan buku kurikulum KTSP.
Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendikbud Hamid Mohammad sudah menjelaskan secara detil bahwa tidak ada skema pembelian buku KTSP oleh pemerintah. Pemerintah hanya mengalokasikan anggaran untuk membeli buku-buku K-13. Termasuk dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diterima awal 2015, juga tidak dialokasikan untuk membeli buku KTSP. Sehingga pembelian KTSP ditanggung oleh masyarakat.
Urusan pengadaan buku, memang menjadi pembeda yang mencolok antara K-13 dengan Kurikulum KTSP. Dalam penerapan K-13 buku pembeliannya menggunakan dana pemerintah pusat dan daerah.
Jika diawal pemberlakuan kurikulum 2013 (Juli 2014) silam, sekolah termasuk orang tua dihadapkan dengan persoalan pengadaan buku K-13 yang terlambat datang karena belum siap cetak, sekolah mengantisipasinya dengan memfoto copy, sekolah dan orang tua harus menyisihkan biaya penggandaan buku kurikulum anyar itu hingga semester berjalan usai. Satu semester ‘darurat’ buku k-13, rupanya belum berakhir, kini di semester ke dua setelah pemerintah memutuskan untuk kembali ke kurikulum KTSP, krisis bukupun kembali terjadi.
Orangtua siswa menjadi pihak yang terberatkan dengan pengadaan buku siswa. Mereka seolah kembali dipaksa membeli buku-buku pelajaran berbanderol mahal. Selain itu, buku sumber KTSP semakin langka didapatkan. Sebab setahun terakhir hampir semua percetakan besar, mendapat job mencetak buku-buku K-13. Inilah yang dikeluhkan banyak sekolah yang hari ini menjalankan kurikulum KTSP, jangankan buku sumber, LKS sekalipun tidak tersedia, karena sebelum ini penerbit dan pihak percetakan sudah tidak mencetak buku maupun LKS KTSP. Sekolah diminta kembali menunggu, wallahualam, entah berapa lama lagi akan menunggu.
Pemerintah berasumsi, bagi sekolah yang menjalankan kurikulum KTSP sejak tahun 2006 buku rujukan kurikulum KTSP pasti masih tersedia diperpustakaan sekolah. Kemendikbud bahkan meminta orang tua tidak risau tentang ketersediaan buku. Termasuk usulan Kepala Pusat Kurikulum dan Buku (Puskurbuk) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Ramon Mohandas, guru dan orang tua bisa menggunakan buku sekolah elektronik (BSE). Namun harapan pihak kemendikbud terlalu ideal, menganggap semua sekolah sama rata. Jika sekolah punya fasilitas sekolah seperti perpustakaan dengan koleksi ratusan buku mungkin tidak ada masalah. Begitu juga dengan BSE, akankah semua siswa punya media untuk dapat membaca copian setiap BSE, atau jika dicetak/print akankah semua halaman yang rata-rata berwarna itu akan mampu dicetak?
Disayangkan, sekolah-sekolah yang hari ini sudah menerima puluhan dus buku K-13 dari pesanan sebelumya, namun tidak efektif dipergunakan sebagaimana panduan kurikulumnya, padahal buku itu sudah sangat lengkap hingga kebutuhan semester genap tahun ini sekalipun. Kini ia terparkir diruang perpusatakaan atau sudut sempit sekolah karena tidak sesuai kurikulum, kecuali jika materinya ada yang cocok buku sumber itu barangkali masih diperlukan.
Pihak kemendikbud sejatinya harus mengkaji ulang tentang pengadaan buku KTSP, termasuk kebijakan alokasi dana BOS untuk pembelian buku K-13 mulai awal 2015. Jika masih menggunakan kurikulum KTSP, mengapa harus dipaksakan pembelian buku K-13.  Padahal pihak kemendikbud sudah merencanakan K-13 serentak dilaksanakan tahun ajaran 2019/2020 nanti. khawatir, empat sampai lima tahun jelang pemberlakuan kembali K-13, buku sumber sudah tidak sesuai lagi dengan harapan dan disain kurikulumnya.  Kebutuhan hari ini mestinya lebih mendapat prioritas.
 

© Copyright WEBSITE RESMI SMP IT DARUL HIKMAH PASAMAN BARAT 2010 -2011 | Design by | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.