Berita Terbaru :

Kamis, 11 Desember 2014

Opsi Kurikulum 2013


|Abri Maijon| Kepala SMP IT Darul Hikmah

Polemik dan gonjang ganjing kurikulum pendidikan nasional sepertinya tak kunjung selesai dalam waktu dekat. Setelah Menteri Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan memutuskan untuk menghentikan kurikulum 2013 bagi sekolah yang menjalankan satu semester terus menuai persoalan yang tidak boleh dianggap remeh.
Kebijakan memberlakukan dan termasuk menghentikan kurikulum dua periode pemerintahan memang terkesan aneh, awalnya kurikulum 2013 diluncurkan menjelang periode transisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono kepada pemerintahan baru.
Seakan ingin meninggalkan karya monumental, kurikulum baru itu mendadak diberlakukan untuk semua sekolah. Padahal sejak semula hanya ditujukan untuk sekolah percontohan yang telah ditetapkan pemerintah. Pemerintah berdalih kurikulum itu layak diterapkan setelah melakukan uji publik mulai Oktober hingga Desember 2013. Sayangnya, pelaksanaan uji publik dan sosialisasi itu hanya berlangsung di kota-kota besar yang juga sedikit melibatkan guru sebagai agen utama Kurikulum 2013.
Tak jauh beda dengan era M Nuh, Kementerian Anies Baswedan juga lebih fenomenal, jika Kurikulum 2013 sudah mulai digadang-gadang sejak 2012. Anies merevisi kembali dan bahkan menghentikan pemberlakukan kurikulum yang belum genap berumur 1 semester berjalan, padahal mantan rektor Universitas Paramadina itu baru belum lagi genap 2 bulan menduduki jabatan menteri. Ia berdalih telah melakukan evaluasi total tentang pelaksanaan kurikulum baru itu melalui tim yang sudah ditunjuk. Jika boleh membanding, kementerian Anies lebih singkat  dan terkesan gegabah dari pada M Nuh untuk mumutuskan kebijakan sangat penting tentang keberlangsungan pendidikan nasional.
Sebuah SMS masuk ke Ponsel saya dari salah seorang teman sesama kepala sekolah, pesan itu ia dapatkan dari seorang atasan, berikut isinya, untuk semester 1 gunakan kurikulum 2013 baik raport maupun penilaian. Semester 2 tidak ada pilihan kembali ke kurikulum 2006. Untuk sekolah yang menjadi pilot (3 semester) boleh lanjut atau kembali ke 2006. Titik!
Kata titik di akhir pragraf sungguh sangat memilukan, seolah tak ada lagi opsi. Seakan hanya pihak kementerian saja yang boleh memberikan opsi dan pilihan.
Intruksi pemerintah untuk kembali ke kurikulum lama sudah sangat jelas, namun pelaksanaan kebijakan yang terkesan maju mundur apa lagi kembali ke belakang sedikit banyak akan mempengaruhi psikologi tenaga pendidik termasuk pimpinan sekolah.
Polemik kurikulum membuat sekolah tidak fokus terhadap tugas profesionalnya sebagai tenaga pendidik. Apa lagi kebijakan berbalik ke kurikulum KTSP pada akhirnya juga akan kembali ditinggalkan, dan kurikulum 2013 sebagai penggantinya. Kita tidak tahu kebijakan ini akan bertahan berapa lama. Semoga guru kita tidak dihantui keraguan yang terus menerus.   
Kini sekolah kembali dihadapkan dengan berbagai masalah seperti guru sertifikasi yang tidak cukup jam, padahal di kurikulum 2013 posisinya sudah terbilang aman. Seperti mata pelajaran yang diatur 3 jam pelajaran di K-13 diantaranya PPKn, Bahasa Indonesia, dan PAI kini harus kembali menjadi 2 jam. Begitu juga dengan Mapel TIK, seorang guru prakarya di K-13 bertanya semester depan apakah kembali ke mapel TIK? Lalu bagaimana dengan prakarya? Termasuk buku pelajaran kurikulum 2006 yang semakin langka didapatkan.
Pihak kementerian mestinya memberi ruang dan dukungan bagi sekolah yang memilih kurikulum KTSP maupun kurikulum 2013. Dengan tidak bermaksud pro M Nuh, sekolah yang merasa nyaman dengan kurikulum 2013 semestinya tetap diberikan peluang dan kebebasan melalui berbagai pertimbangan dan ketentuan yang mengikat. Inilah opsi yang moderat, agar kita tak larut dengan kegalauan yang tak berkesudahan.  
 

© Copyright WEBSITE RESMI SMP IT DARUL HIKMAH PASAMAN BARAT 2010 -2011 | Design by | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.