Berita Terbaru :

Minggu, 20 April 2014

Polemik Soal UN




Foto Doc. Pribadi Abri Maijon
Abri Maijon
(Staf Pengajar SMP IT Darul Hikmah)
 


Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/SMK tahun ini sedikit mengusik perhatian publik dengan munculnya figur tokoh yang dimuat pada naskah soal ujian. Pro kontra berdatangan karena tokoh yang dimaksud sedang digadang sebagai calon presiden RI. Opini publikpun merebak, munculnya tokoh politik pada naskah UN dianggap sebagai bentuk kampanye, menyasar pemilih pemula ditingkat SMA/sederajat.
Di tengah pro kontra pelaksanaan Ujian Nasional yang difasilitasi kemendikbud. UN hampir selalu meninggalkan permasalahan, tahun 2013 lalu soal UN bermasalah karena pendistribusian soal ujian yang terlambat. Berbagai sekolah di jenjang SMA/sederajat di 11 propinsi wilayah Indonesia tengah ditangguhkan UN-nya karena soal yang terlambat datang ke lokasi.  kejadian pertama pelaksanaan UN terburuk dalam sejarah pendidikan Indonesia.
Tahun ini, ditemukan tiga soal pada naskah ujian yang berbeda memuat nama gubernur DKI sekaligus calon Presiden RI Joko Widodo. Diantaranya pada naskah soal ujian Bahasa Indonesia SMA (jurusan IPS), yang diujikan Senin 14/4, Sosiologi jenjang SMA, Selasa diujikan 15/4, dan Bahasa Inggris sekolah menengah kejuruan (SMK), Rabu diujikan 16/4.
Naskah ujian pada soal Bahasa Indonesia memuat biografi dan sepak terjang Joko Widodo. Pada dokumen soal mata ujian Sosiologi Joko Widodo muncul dengan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).
Tak cukup dengan Bahasa Indonesia dan Sosiologi, soal yang memuat mantan walokota Solo itu muncul pada Naskah Bahasa Inggris berisi  keberatannya atas kebijakan pemerintah pusat tentang rencana pemasaran mobil murah karena akan menambah macet jalanan di Ibu Kota. Penggalan naskah Bahasa Inggris ditulis,  Jokowi also plans to restrict the used private vehicle. He ensures this plan will not be successful when cheap cars are coming on the streets of the capital.
                Kisruh ujian nasional yang mengundang banyak komentar dan perdebatan bahkan kecaman di dunia maya terutama pengguna media sosial.  Kemendikbud sebagai pihak yang bertanggungjawab akhirnya menjawab berbagai tudingan, wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Musliar Kasim menyatakan soal ujian sudah sesuai prosedur dan tidak ada hubungannya dengan persoalan politik.
Akan tetapi pada bagian lain Mendikbud Muhammad Nuh menyatakan akan mengusut tim pembuat naskah UN tersebut. Keraguan banyak pihak akhirnya bermunculan. Jika sudah melalui prosedur yang benar kenapa harus mengusut tim pembuat soal?
Pihak kemendikbud memang harus menjelaskan secara jujur dan terbuka tentang dimuatnya nama Jokowi secara beruntun. Sekiranya tim perumus dan penulis soal menggunakan tokoh lain yang netral dan objektif tentu akan lebih nyaman diterima. Seperti halnya tokoh ekonom Indonesia, ilmuwan Indonesia, olah ragawan, pahlawan dan seterusnya.
Sisi lain yang perlu dicermati adalah penggunaan kata pada kalimat  yang tidak lazim tertera dalam naskah ujian nasional, seperti halnya istilah ‘blusukan’. Berikut penggalan kalimat pada pada soal wacana Bahasa Indonesia menggunakan istilah blusukan; … Sejak 15 Oktober, Jokowi menjabat sebagai gubernur DKI. Tokoh yang jujur dan selalu bekerja keras ini dikenal dengan gaya blusukannya ke pelosok ibukota.
Kata blusukan bukan bahasa Indonesia resmi, dan tidak ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai pedoman penggunaan bahasa Indonesia yang lazim.
Penggunaan Bahasa pada soal ujian juga sudah diatur dalam Pedoman Penyusunan Penulisan Soal Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Balitbang Kemdikbud, disebutkan setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat.
Selanjutnya jika pihak kemendikbud mengatakan kecolongan atau tidak tahu tentang perihal penulisan soal, sepertinya juga agak bertentangan dengan konsep Puspendik Litbang Kemendikbud. Tentang ketentuan penulisan soal, Puspendik berwenang, diantaranya menyusun dan membagikan spesifikasi naskah soal kepada para penulis soal; menyeleksi dan menentukan butir soal terpilih; memberhentikan keanggotaan sebagai penulis soal berdasarkan pertimbangan kompetensi, kualitas soal, keplagiatan, dan ketentuan lainnya.
Adapun penulis soal menurut panduan Puspendik merupakan individu yang dipilih dan ditetapkan Puspendik. Dan ia wajib mentaati semua ketentuan yang berlaku tentang penulisan soal.
Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Puspendik jelas tidak ada celah untuk ‘bermain’, karena tertuang aturan yang berlaku antara pihak kemendikbud dan penulis soal. Wallahualam.
 

© Copyright WEBSITE RESMI SMP IT DARUL HIKMAH PASAMAN BARAT 2010 -2011 | Design by | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.