Berita Terbaru :

Senin, 06 Mei 2013

RUU Sertifikasi Halal, Sebuah Keniscayaan

Oleh Suci Ramadhani, SS
(Guru Bahasa Inggris SMP IT Darul Hikmah)
Belakangan ini masyarakat dihebohkan dengan maraknya pemberitaan tentang pengoplosan daging babi dan sapi dalam produk bakso. Tak ayal isu ini memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat, mengingat bakso merupakan makanan populer. Mulai dari kalangan bawah hingga menengah ke atas kemungkinan pernah mengkonsumsi makanan ini.
Maraknya pemberitaan ini tentunya membuat sebagian kita mempertanyakan bagaimana keseriusan pemerintah melindungi konsumen. Dari beberapa kasus bahkan disebutkan bahwa sejumlah produk yang terbukti memiliki kandungan babi justru mendapatkan label sertifikasi halal dari LPPOM MUI. Tentunya hal ini mengundang tanya. Antara meragukan keabsahan label tersebut dan sedikit mencurigai adanya ‘kong kalikong’ antara instansi terkait dengan pihak pengusaha, serta minimnya pengawasan pemerintah.
Di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia, daging babi bukan produk yang dilarang untuk diperdagangkan. Hanya saja, tentunya konsumen berhak untuk tahu mana produk yang halal untuk mereka konsumsi, dan mana pula yang haram. Menjual produk tertentu dengan menutupi kandungannya tentu merupakan sebuah penipuan yang luar biasa. Terutama bagi masyarakat Muslim yang sudah sepakat bahwa babi haram dikonsumsi dalam bentuk apapun.
Sayangnya, hukum pidana yang berlaku di Indonesia untuk kasus penipuan ini sedikit kontradiktif. Selevel pemerintahan daerah Ibu kota Jakarta, hanya ada Peraturan Daerah nomor 8 tahun 1989 tentang pengawasan pemotongan ternak, perdagangan ternak dan daging di wilayah Daerah Khusus Ibukota, Jakarta. Ancaman hukumannya hanya berupa 3 bulan kurungan dan denda Rp 5 Juta. Mengingat besarnya tuntutan masyarakat atas terlanjur beredar luasnya pemberitaan kasus pengoplosan ini pemerintah baru melimpahkan kasus ini ke Polres dengan harapan bahwa tersangkanya bisa diberi sanksi lebih berat lagi, yaitu pasal 62 ayat 1 jo pasal 7 dan 8 huruf a, Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan hukuman denda 1 miliar dan 5 tahun penjara. Apa yang terjadi jika kasus ini tidak diekspos oleh media??? Mungkin sang pelaku hanya tersenyum karena hukumannya tidak seberapa.
Perjalanan Panjang RUU Sertifikasi Halal
Rancangan Undang Undang sertifikasi halal sebenarnya bukan barang baru lagi di DPR. Telah dibahas sejak periode parlemen 2004-2009. Namun perjalanannya masih mengalami kemacetan di sana sini sehingga pengesahannya menjadi Undang Undang mengalami tarik ulur. Berbagai kepentingan mencuat, mulai dari adanya opini bahwa RUU ini akan mendeskriditkan masyarakat non muslim hingga tarik ulur kepentingan tentang siapa yang berhak mengeluarkan sertifikasi halal tersebut.
Seharusnya tidak ada masalah yang berarti dengan penetapan RUU ini. Bila dianggap mendeskriditkan pihak non muslim, sebagai Jalan tengahnya, pihak non-muslim produsen pangan yang tidak halal harus menjamin produknya tidak dipasarkan kepada umat Islam. Yang bersangkutan harus bisa memastikan produk itu hanya dijual untuk komunitas non-muslim. Jika ketahuan produk itu juga dijual ke Muslim dan tanpa keterangan komposisinya,  maka bisa dipidana. Idealnya lagi, seharusnya produk-produk di Indonesia diberi label halal apabila memang halal, dan haram apabila memang mengandung bahan yang haram.
Sementara untuk pemerintah dan DPR jangan hanya bahas soal siapa yang berhak sertifikasi halal saja. Harusnya pemerintah fokus sebagai regulator, menjadi pengawas, sosialisasi, dan penegakkan aturan. Yang dibutuhkan adalah UU yang mewajibkan sertifikasi halal dan penegakkan aturan atau hukumnya. Jangan saling memperebutkan siapa yang berhak. Padahal sudah jelas bahwa untuk memberi label halal atau tidak, cukup LPPOM MUI saja, tinggal pemerintah melakukan pengontrolan. Tidak perlu ngotot ingin membentuk lembaga baru di bawah pemerintahan, karena yang muncul justru kecurigaan; apa pemerintah menjadikan hak sertifikasi ini sebagai ‘proyek’ mengingat akan berhadapan dengan pengusa-pengusaha kaliber nasional?
Terlepas dari semua kepentingan ini selayaknya pemerintah dan para anggota dewan yang terhormat bisa merasakan kegelisahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Rasa nyaman dari penipuan-penipuan yang dilakukan oleh oknum nakal mestinya menjadi prioritas utama bagi penentu kebijakan. Khususny bagi masyarakat Muslim yang memang mayoritas di Indonesia. Sangat wajar apabila mereka merasa selalu was-was ketika mengkonsumsi produk-produk makanan di Indonesia. Sebab sejauh ini pemerintah memang  belum meberikan kepastian dan rasa tentram di hati masyarakat.
Maka kepada siapa lagi selain kepada pemerintah dan DPR masyarakat bisa menggantungkan harapan, segeralah sahkan RUU Sertifikasi halal ini, sebab ianya sudah menjadi keniscayaan yang tak pantas untuk diperdebatkan lagi.
 

© Copyright WEBSITE RESMI SMP IT DARUL HIKMAH PASAMAN BARAT 2010 -2011 | Design by | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.