Blogger Widgets
Berita Terbaru :
Headlines :

Entri Populer

Hasil Seleksi PPDB Gel II 2014 | KLIK DISINI

Kumpulan Kultwit

Prestasi

Berita Sekolah

Minggu, 18 Mei 2014

Hasil Seleksi PPDB SMP IT Darul Hikmah Gelombang II, tahun 2014

Asslamualaikum. Bapak /Ibu orang tua dan wali calon siswa baru SMP IT Darul Hikmah, berikut kami umumkan siswa yang lulus seleksi dan diterima di SMP IT Darul Hikmah:





Kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bagi yang belum diterima. 
Wassalam.

Pimpinan Sekolah.

Senin, 05 Mei 2014

Ralat Soal UN, Ada Apa?



Abri Maijon
Kepala SMP IT Darul Hikmah



Ujian hari pertama UN SMP 2014 mata pelajaran Bahasa Indonesia Senin 5/5 terlihat janggal dan kacau. Insiden kekacauan ini bukan karena terlambatnya soal datang di lokasi ujian, bukan juga karena terjadinya berbagai kecurangan. Namun karena paket soal ujian yang sudah disiapkan pihak pemerintah, dan akan segera dibagikan kepada peserta ujian dalam hitungan detik tidak tersedia utuh sebagaimana yang diharapkan.
Soal Ujian Nasional Bahasa Indonesia diralat kembali oleh kemendikbud karena menurut mereka terjadi kekeliruan dalam pembuatan soal. Khusus untuk Kabupaten Pasaman Barat, soal yang diralat terdiri dari soal nomor 1 - 7 dan soal 46 – 50.
Wamendikbud Musliar Kasim menjelaskan penggantian butir soal terkait dengan dimuatnya nama beberapa tokoh pada lembaran soal. Namun ia enggan menyebut tokoh siapa saja yang dimaksud. Kuat dugaan diantara tokoh yang ditulis persis dengan yang tertera pada soal UN SMA dan SMK beberapa waktu lalu. Dengan diralat pemerintah bermaksud menanggapi kritik sebagaimana yang terjadi saat UN SMA /SMK yang juga mencantumkan nama tokoh dan kemudian menjadi polemik.
Revisi soal di lakukan dengan sknario kurang matang tentu saja dapat berakibat fatal. Inilah yang menjadi awal dari kegaduhan dan kekacauan. Soal pengganti yang telah disaiapkan ternyata ditemukan jauh dari lengkap. Bahkan dalam satu ruang hanya tersedia tiga soal pengganti untuk tiga orang peserta ujian, diantara 20 peserta.  Masalah lain juga ditemukan soal ganda. Bahkan beberapa naskah, nomor soalnya hilang dan tidak tercantum pada naskah ujian, seperti soal nomor 8 – 14, dan nomor 45.
Peserta ujian dilanda kepanikan, termasuk juga pihak sekolah, mereka beranggapan kesalahan teknis akan berpengaruh terhadap kelulusan siswa.  Terlihat raut wajah lelah bercampur kecewa dari para guru dan pihak sekolah. Siswapun tampak bingung tidak tahu mau berbuat apa melihat kondisi yang ada. Mereka pasrah. Pemerintah mesti memberi jaminan kepada peserta UN, jangan sampai kesalahan teknis yang dilakukan pemerintah merugikan siswa.
Jika diamati ralat soal yang dilakukan perubahan oleh pihak kemendikbud menjelang detik-detik ujian berlangsung memang kurang tepat. Apalagi menurut Wamendikbud Musliar Kasim, ralat itu setelah investigasi lapangan dilakukan. Muncul beragam spekulasi, ada apa. Dan sejak awal kenapa tidak dicermati sesuai alur kerja pengolahan soal sebagaimana panduan Balitbang Kemendikbud.  
Bahwa pihak balitbanglah yang menentukan spesifikasi naskah soal kepada para penulis soal; menyeleksi dan menentukan butir soal terpilih; memberhentikan keanggotaan sebagai penulis soal berdasarkan pertimbangan kompetensi, kualitas soal, keplagiatan, dan ketentuan lainnya. Sedangkan para penulis soal adalah individu yang dipilih. Dan ia wajib mentaati semua ketentuan yang berlaku tentang penulisan soal.
Namun begitu, seperti opini saya sebelumnya (Singgalang, 24 April 2014), pihak kemendikbud harus menjelaskan secara jujur dan terbuka tentang soal yang terasa ganjil itu.  Apa motifnya sehingga tokoh-tokoh yang dianggap kontraversi itu dimuat. Atas pesanan siapa? Kenapa lembaga sebesar kementerian pendidikan itu sampai kebobolan? Dan mengapa juga orang-orang professional di lembaga itu tidak menjunjung tinggi azas profesionalisme?
Pihak kemendikbud dalam hal ini balitbang diharapkan tetap profesional dengan tugas utamanya. Tidak mudah terseret dengan berbagai arus kekuatan. Tidak mungkin guru yang terus dituntut profesional, namun berbanding terbalik dengan sikap pemerintah.  Wallahualam.
 

Minggu, 20 April 2014

Polemik Soal UN




Foto Doc. Pribadi Abri Maijon
Abri Maijon
(Staf Pengajar SMP IT Darul Hikmah)
 


Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/SMK tahun ini sedikit mengusik perhatian publik dengan munculnya figur tokoh yang dimuat pada naskah soal ujian. Pro kontra berdatangan karena tokoh yang dimaksud sedang digadang sebagai calon presiden RI. Opini publikpun merebak, munculnya tokoh politik pada naskah UN dianggap sebagai bentuk kampanye, menyasar pemilih pemula ditingkat SMA/sederajat.
Di tengah pro kontra pelaksanaan Ujian Nasional yang difasilitasi kemendikbud. UN hampir selalu meninggalkan permasalahan, tahun 2013 lalu soal UN bermasalah karena pendistribusian soal ujian yang terlambat. Berbagai sekolah di jenjang SMA/sederajat di 11 propinsi wilayah Indonesia tengah ditangguhkan UN-nya karena soal yang terlambat datang ke lokasi.  kejadian pertama pelaksanaan UN terburuk dalam sejarah pendidikan Indonesia.
Tahun ini, ditemukan tiga soal pada naskah ujian yang berbeda memuat nama gubernur DKI sekaligus calon Presiden RI Joko Widodo. Diantaranya pada naskah soal ujian Bahasa Indonesia SMA (jurusan IPS), yang diujikan Senin 14/4, Sosiologi jenjang SMA, Selasa diujikan 15/4, dan Bahasa Inggris sekolah menengah kejuruan (SMK), Rabu diujikan 16/4.
Naskah ujian pada soal Bahasa Indonesia memuat biografi dan sepak terjang Joko Widodo. Pada dokumen soal mata ujian Sosiologi Joko Widodo muncul dengan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).
Tak cukup dengan Bahasa Indonesia dan Sosiologi, soal yang memuat mantan walokota Solo itu muncul pada Naskah Bahasa Inggris berisi  keberatannya atas kebijakan pemerintah pusat tentang rencana pemasaran mobil murah karena akan menambah macet jalanan di Ibu Kota. Penggalan naskah Bahasa Inggris ditulis,  Jokowi also plans to restrict the used private vehicle. He ensures this plan will not be successful when cheap cars are coming on the streets of the capital.
                Kisruh ujian nasional yang mengundang banyak komentar dan perdebatan bahkan kecaman di dunia maya terutama pengguna media sosial.  Kemendikbud sebagai pihak yang bertanggungjawab akhirnya menjawab berbagai tudingan, wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Musliar Kasim menyatakan soal ujian sudah sesuai prosedur dan tidak ada hubungannya dengan persoalan politik.
Akan tetapi pada bagian lain Mendikbud Muhammad Nuh menyatakan akan mengusut tim pembuat naskah UN tersebut. Keraguan banyak pihak akhirnya bermunculan. Jika sudah melalui prosedur yang benar kenapa harus mengusut tim pembuat soal?
Pihak kemendikbud memang harus menjelaskan secara jujur dan terbuka tentang dimuatnya nama Jokowi secara beruntun. Sekiranya tim perumus dan penulis soal menggunakan tokoh lain yang netral dan objektif tentu akan lebih nyaman diterima. Seperti halnya tokoh ekonom Indonesia, ilmuwan Indonesia, olah ragawan, pahlawan dan seterusnya.
Sisi lain yang perlu dicermati adalah penggunaan kata pada kalimat  yang tidak lazim tertera dalam naskah ujian nasional, seperti halnya istilah ‘blusukan’. Berikut penggalan kalimat pada pada soal wacana Bahasa Indonesia menggunakan istilah blusukan; … Sejak 15 Oktober, Jokowi menjabat sebagai gubernur DKI. Tokoh yang jujur dan selalu bekerja keras ini dikenal dengan gaya blusukannya ke pelosok ibukota.
Kata blusukan bukan bahasa Indonesia resmi, dan tidak ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai pedoman penggunaan bahasa Indonesia yang lazim.
Penggunaan Bahasa pada soal ujian juga sudah diatur dalam Pedoman Penyusunan Penulisan Soal Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Balitbang Kemdikbud, disebutkan setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat.
Selanjutnya jika pihak kemendikbud mengatakan kecolongan atau tidak tahu tentang perihal penulisan soal, sepertinya juga agak bertentangan dengan konsep Puspendik Litbang Kemendikbud. Tentang ketentuan penulisan soal, Puspendik berwenang, diantaranya menyusun dan membagikan spesifikasi naskah soal kepada para penulis soal; menyeleksi dan menentukan butir soal terpilih; memberhentikan keanggotaan sebagai penulis soal berdasarkan pertimbangan kompetensi, kualitas soal, keplagiatan, dan ketentuan lainnya.
Adapun penulis soal menurut panduan Puspendik merupakan individu yang dipilih dan ditetapkan Puspendik. Dan ia wajib mentaati semua ketentuan yang berlaku tentang penulisan soal.
Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Puspendik jelas tidak ada celah untuk ‘bermain’, karena tertuang aturan yang berlaku antara pihak kemendikbud dan penulis soal. Wallahualam.

Kamis, 06 Maret 2014

Me-Recycle Bin TIK


Abri Maijon
Kepala SMP IT Darul Hikmaht/Guru TIK

Mata Pelajaran TIK akan dihapus! Begitu ledek seorang teman sesama guru kepada saya. Menanggapi dihilangkannya pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dari daftar mata pelajaran pendidikan nasional, menyusul diberlakukan kurikulum baru pengganti kurikulum KTSP. Rencananya perubahan akan diberlakukan serentak disetiap sekolah mulai Juli 2014. Perampingan mata pelajaran oleh Kemdikbud, dan TIK  adalah salah satu mata pelajaran yang terpental tentu saja bukan informasi baru.
Sejak dimulai perbincangan tentang rencana perubahan kurikulum pendidikan, kita sudah mengetahui dan bahkan sebagian juga terlibat dalam perdebatan pro kontra. Ada yang mendukung dan tak sedikit pula yang menolak tentang dideletenya mapel yang baru saja diperkenalkan pada kurikulum 2006 silam, dan mulai diajarkan dua tahun berikutnya.
Untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat Kemendikbud menyediakan ruang diskusi di halaman khusus pada uji publik kurikulum baru pada 2013 lalu. Namun hasil perbincangan dan masukan itu seolah abai begitu saja.
Dalam struktur kurikulum baru, mapel TIK akan diintegrasikan pada semua mapel lainnya berdasarkan konsep pendidikan yang berbasis TIK. Semua guru diminta menerapkan sistim pembelajaran yang berbasis TIK. Demikian menurut Mendikbud Muhammad Nuh, salah satu alasan mapel TIK dihilangkan.
Pemerintah beranggapan bahwa siswa sudah tidak perlu diperkenalkan lagi dengan TIK, karena mereka sudah mampu mengoperasikan komputer, internet, dan perangkat komunikasi lainya.
Memang diakui ada diantara siswa, bahkan mereka yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) sekalipun tanpa harus diajari sudah mampu menyalakan komputer. Begitupun internet, mereka telah mampu membuka browser, melakukan pencarian melalui mesin pencari, menggunakan jejaring sosial, game online dan seterusnya.
Begitu tinggi penghargaan pemerintah terhadap sekolah dan siswa tanah air. Seolah tak ada lagi persoalan. Namun, apakah demikian halnya semua siswa di setiap sekolah? Apakah semua siswa di setiap wilayah dari sabang sampai merauke sudah mendapatkan bekal merata dan sama? Akankah semua guru punya pengetahuan yang memadai untuk melengkapi bahan ajarnya berbasis komputer? Entahlah! Kita tentu dapat menjawabnya.
Kita menyayangkan hilangnya mapel TIK. Padahal pelajaran ini termasuk yang disukai siswa, menantang, menarik karena selalu saja ada perkembangan teknologi baru setiap waktu. Bahkan ketika mengajarkan materi yang terkait dengan multimedia, bahasa pemograman, dan komputer jaringan, tak sedikit diantara mereka yang berminat kelak melanjutkan sekolah ke fakultas ilmu komputer.
Mestinya pelajaran TIK diperkaya dan dipertajam. Bukan karena alasan fasilitas yang tidak tersedia di sekolah atau minimnya tenaga pengajar yang berlatar belakang ilmu komputer, kemudian mapelnya dihapus. Mestinya secara bertahap bisa dilengkapi, karena merupakan tanggungjawab pemerintah.
Di samping pengetahuan teknis, pembelajaran TIK harusnya lebih ditekankan tentang media sosial, UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE), bagaimana berinternet sehat, mengembangkan industri kreatif melalui internet, membuat blog, web, email, dan etika berbagi (sharing) di dunia maya.
Agak berbeda dengan negara lain, seperti halnya pemerintah Inggris sangat fokus dengan pelajaran TIK, bahkan negara itu memberikan beasiswa khusus untuk para pengajarnya. Menurut mereka akses pada teknologi modern memungkinkan siswa belajar secara independen untuk menyiapkan diri di kehidupan modern. Pilipina juga mengajarkan TIK dan pemograman komputer. Di Singapura ICT adalah mata pelajaran yang diajarkan disekolah.
Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas TIK yang memadai di sekolah. Fasilitas tersebut, jika belum memungkinkan, tidak harus digunakan sebagai alat bantu proses belajar mengajar, tetapi cukup diadakan untuk dipelajari. Karena daya saing bangsa mulai sekarang ditentukan oleh sejauh mana warga bangsa menguasai TIK. 


Info PPDB

Artikel Siswa

Artikel

OSIS

Profil Sekolah

 

© Copyright WEBSITE RESMI SMP IT DARUL HIKMAH PASAMAN BARAT 2010 -2011 | Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.